KPU Minta Para Camat Membantu Sosialisasikan Program Rekrutmen PPK dan PPS


PurwakartaPos.Com |
Rapat koordinasi (Rakor) dilakukan oleh KPU Purwakarta dengan instansi terkait seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) serta seluruh camat se-kabupaten Purwakarta. Rakor sendiri dilaksanakan kamis 5/10 di kantor KPU jalan Flamboyan No.60. purwakarta. Jawa Barat.

Ditemui di ruang kerjanya komisioner KPU ketua devisi sosialisasi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia(SDM) Nurlela Mukaromah, kepada purwakartapos mengatakan, rakor tersebut untuk mempersiapkan pelaksanaan rekrutmen panitia ad hoc pembantu penyelenggara pemilu  yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“pengumuman persyaratan pendaftaran calon peserta PPK dan PPS akan diumumkan pada tanggal 12 sampai - 16 Oktober 2017, selama empat hari itu akan masuk penerimaan, perbaikan dan pengembalian berkas untuk calon peserta PPKnamun untuk PPS jangka waktunya lebih panjang dari tanggal 12 hingga tanggal 20 Oktober,” jelasnya.

Disampaikan Nurlela, kepada peserta Rakor adalah bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur dan wakil gubernur telah dimulai. Dalam hal ini KPU akan membentuk panitia ah hoc pembantu penyelenggara pemilu. Berhubung nanti wilayahnya di tingkat kecamatan untuk PPK dan PPS untuk tingkat desa, maka KPU meminta kepada para camat untuk mempersiapkan diri guna membantu kelancaran perekrutan anggota PPK dan PPS.

“Kami selaku penyelenggara pemilu tingkat kabupaten meminta kerjasamanya kepada para camat se Purwakarta untuk membantu kelancaran perekrutan PPK dan PPS, seperti memfasilitasi tempat-tempat pengumuman telah dibuka pendaftaran baik itu berupa stiker maupun sepanduk, memfasilitasi tempat tes tertulis dan wawancara untuk calon PPS serta pengembalian berkas calon PPS yang harus diterima di kecamatan masing-masing,” pinta Nurlela.

Ditekankan oleh Nurlela, kepada para calon peserta, sesuai UU No.10 tahun 2016 PKPU no. 3 tahun 2015 tentang tata kerja dan perubahan PKPU no.12 tahun 2017 bahwa peserta tidak boleh lagi menjadi penyelenggara pemilu jika sudah dua kali terpilih.

”Perekrutan ini diharapkan akan terpilihnya penyelenggara pemilu yang memenuhi kualifikasi mulai dari integritasnya, moralitasnya, kejujuran serta yang siap kerja karena pekerjaan mereka nanti akan menyita banyak tenaga dan fikiran. Soalnya, pemilihan gubernur dan bupati nantinya akan dikerjakan sekaligus oleh mereka dalam waktu yang bersamaan," demikian Nurlela. (agus3)

Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.